PROFIL BERDASARKAN ABJAD
INDONESIA
Partai Golongan Karya

Foto:

Partai Golongan Karya


Nama Lengkap : Partai Golongan Karya

Alias : Partai Golkar | Golkar

Profesi : Partai Politik

Tanggal Lahir : Selasa, 20 Oktober 1964

Zodiac : Balance

Warga Negara : Jakarta


No Relation
BIOGRAFI

Partai Golongan Karya atau Partai Golkar merupakan salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Partai Golkar berdiri pada akhir era kepemimpinan Presiden Soekarno. Guna menghadapi kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tanggal 20 Oktober 1964 terbentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang terdiri dari pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani dan nelayan yang dihimpun oleh golongan militer khususnya Angkatan Darat. Sekber Golkar merupakan sebuah tempat bagi golongan fungsional yang tidak terpengaruh akan politik tertentu.

Sekber Golkar nyatanya dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan anggotanya yang semakin meningkat. Dengan ideologi yang menegakkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 Sekber Golkar kemudian dibagi dalam 7 Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Organisasi Profesi, Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM), Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI), dan Gerakan Pembangunan.

Pada Pemilu 1971, kekuatan Sekber Golkar yang tertuang dalam 7 KINO menjadi landasan utama untuk ikut serta dalam Pemilu dengan nama Golongan Karya (Golkar) sesuai dengan keputusan pada tanggal 4 Februari 1970. Dalam Pemilu 1971 Golkar dianggap remeh bagi sebagian partai lain, yang kala itu seperti NU, PNI dan Parmusi. Hasilnya, Golkar sukses besar dengan perolehan suara sebesar 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara.

Pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber Golkar resmi merubah diri menjadi Golkar. Dalam Musyawarah Nasional (Munas) I yang dilaksanakan bulan September 1973, Golkar membentuk organisasi-organisasi baru, yakni Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).

Golkar merupakan salat satu alat melumpuhkan kekuatan PKI yang sepenuhnya didukung oleh Soeharto. Selain itu, Golkar dan TNI-AD juga berperan sebagai tulang punggung Orde Baru. Hal ini dibuktikan bahwa selama kepemimpinan Orde Baru, jabatan-jabatan dalam pemerintahan baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader Golkar.

Pada saat era kepemimpinan Soeharto di zaman Orde Baru, terdapat peraturan yang mewajibkan semua pegawai negeri sipil (PNS) untuk mendukung Golkar. Namun, setelah pengunduran diri Soeharto, peraturan yang dikenal dengan Peraturan Monoloyalitas ini dicabut. Sekarang, PNS bebas menentukan pilihannya tanpa harus terpacu pada satu partai saja.

Golkar selalu tampil sebagai pemenang dalam Pemilu yang diadakan sejak tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Setelah lengsernya rezim Soeharto, Golkar berubah menjadi Partai Golkar yang lebih terbuka tanpa adanya kebijakan-kebijakan yang membantu kelangsungan partai seperti sebelumnya.

Ketua Umum Partai Golkar saat ini adalah Aburizal Bakrie. Pada Pemilu 2009 lalu, Partai Golkar memperoleh posisi kedua dengan total perolehan suara sebesar 15.037.757 atau 14,45 % dari 44 partai politik yang menjadi peserta Pemilu.

Riset dan analisa oleh Tryning Rahayu Setya W.

SOCIAL MEDIA
No Sosmed

Kirim ke teman
  • Kirim copy ke email saya

    • Kirim ke




ARSIP BERITA
  • Selasa, 17 Januari 2017 16:54:02 Golkar dan NasDem sepakat bentuk tim bahas presidential treshold

    Golkar dan NasDem sepakat bentuk tim bahas presidential treshold. Tim perumus yang dibentuk oleh Golkar dan NasDem bergerak cepat dalam berunding untuk menentukan sikap kedua partai terkait Presidential Treshold dan Parliementary Treshold.

  • Senin, 16 Januari 2017 18:08:56 Dukung Jokowi di 2019, Golkar sebut Ahok harus 5 tahun jadi gubernur

    Dukung Jokowi di 2019, Golkar sebut Ahok harus 5 jadi Gubernur DKI. Yorrys juga menekankan, Ahok harusnya memimpin DKI lima tahun jika menang dalam perhelatan Pilgub DKI 2017. Dia menilai, tak mungkin Golkar ajukan Jokowi-Ahok untuk Pilpres 2019.

  • Senin, 16 Januari 2017 19:51:48 Golkar sebut usulan pemilu tertutup merupakan keputusan Munaslub

    Golkar sebut usulan pemilu tertutup merupakan keputusan Munaslub. Partai Golkar mengusulkan agar sistem pemilu dilakukan secara tertutup. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan usulan tersebut merupakan amanat dari Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

  • Senin, 16 Januari 2017 19:50:52 Ketum Golkar akan ikut kampanye Pilkada 2017 tiap akhir pekan

    Ketum Golkar akan ikut kampanye Pilkada 2017 tiap akhir pekan. Dia menjelaskan, kampanye ke seluruh daerah akan dilakukan pada akhir pekan mulai dari Jumat sore hingga Minggu. Sebab, untuk hari Senin-Jumat, Setnov masih harus bekerja di DPR.

  • Senin, 16 Januari 2017 18:45:01 Golkar optimis raih 60 persen kemenangan di 101 Pilkada serentak

    Golkar optimis raih 60 persen kemenangan di 101 Pilkada serentak. Partai Golkar menggelar rapat Pleno DPP membahas laporan dari DPD provinsi terkait potensi pemenangan calon kepala daerah yang telah diusung. Dalam rapat ini, dihadiri oleh tim pilkada pusat dari seluruh DPD se-Indonesia.

  • Senin, 16 Januari 2017 23:31:00 Golkar ingin ambang batas presiden 20 persen di RUU Pemilu

    Golkar ingin ambang batas presiden 20 persen di RUU Pemilu. Partai Golkar ingin memastikan calon yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden mendapatkan dukungan kuat dari lembaga parlemen. Untuk itu, pihaknya mendorong agar partai-partai yang duduk di parlemen adalah partai yang bisa mengusung capres.

  • Senin, 16 Januari 2017 20:25:04 Golkar usul ambang batas parlemen naik antara 5 sampai 10 persen

    Golkar usul ambang batas parlemen naik antara 5 sampai 10 persen. Partai Golkar mengusulkan angka Parliamentary Threshold atau ambang batas parlemen Pemilu 2019 sebesar 5-10 persen. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan tujuan dari usulan angka ambang batas itu adalah penguatan sistem presidensial.

  • Senin, 16 Januari 2017 15:48:45 Gerindra juga mau jatah pimpinan, Golkar ingatkan kesepakatan awal

    Gerindra juga mau jatah pimpinan, Golkar ingatkan kesepakatan awal. Gerindra juga ingin jatah pimpinan DPR dalam revisi UU MD3. Namun Golkar mengingatkan bahwa kesepakatan awal revisi hanya untuk memberikan kursi kepada PDIP sebagai partai pemenang pemilu.

  • Senin, 16 Januari 2017 15:11:24 Ahok tak tahu Golkar di DPR patungan Rp 10 juta buat Pilgub DKI

    Ahok tak tahu Golkar di DPR patungan Rp 10 juta buat Pilgub DKI. Fraksi Partai Golkar di DPR meminta uang sumbangan sebesar Rp 10 juta kepada seluruh anggota untuk pemenangan Ahok-Djarot. Permintaan sumbangan itu disampaikan melalui surat Fraksi Partai Golkar dengan Nomor INT 00 1138 FGD/DPRRI/I/2017.

  • Senin, 9 Januari 2017 10:08:00 Golkar minta penggunaan dana desa diawasi ketat

    Golkar minta penggunaan dana desa diawasi ketat. Ketua Umum Golkar Setya Novanto mengatakan, penyaluran dana dari pusat ke daerah harus efektif. Penggunaan dana tersebut juga harus tepat guna dan tepat sasaran.