PROFIL BERDASARKAN ABJAD
INDONESIA
Trimedya Panjaitan

Foto:

Trimedya Panjaitan


Nama Lengkap : Trimedya Panjaitan

Alias : No Alias

Profesi : Politisi

Agama : Kristen

Tempat Lahir : Medan

Tanggal Lahir : Senin, 6 Juni 1966

Zodiac : Gemini

Warga Negara : Indonesia


Istri : Jovita Eka Sasantisiwi
BIOGRAFI

Trimedya Panjaitan adalah seorang politisi dari Partai Demokrat Indonesia Raya (PDIP). Ia juga menjabat sebagai Anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum dan perundang-undangan, hak asasi manusia, serta keamanan periode 2009-2014. Selain itu, ia kini juga menduduki posisi sebagai Ketua Bidang Hukum DPP PDIP 2010-2015. Selaku Ketua Bidang Hukum DPP partainya, Trimedya meyakini bahwa rekan separtainya yang tengah terlilit kasus suap Wisma Atlet setelah namanya disebut-sebut oleh Nazaruddin, Wayan Koster, tidak telibat kasus tersebut karena tidak adanya bukti apa pun yang bisa menjadikan Wayan sebagai tersangka. Ia juga menyatakan bahwa PDIP sudah menjanjikan pemberian bantuan hukum kepada Wayan Koster kalau kadernya itu sangat membutuhkan.  

Pada bulan Maret 2012 lalu, ia dan tiga anggota Komisi III lainnya, yaitu Benny K. Harman, Nudirman Munir, dan Ruhut Sitompul diadukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Petisi 50 ke Badan Kehormatan DPR. Ketua Kelompok Kerja Petisi 50, Judilheri Justam, melaporkan keempat nama tersebut ke Badan Kehormatan DPR karena diduga keempat anggota DPR yang memang memiliki latar belakang pengacara itu  masih aktif sebagai advokat. Padahal, berdasarkan pasal 208 ayat 2 UU 27/2009, anggota DPR dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPR serta hak sebagai anggota DPR. Saat melapor ke BK, Pokja Petisi 50 melampirkan sejumlah bukti berupa alamat beserta foto kantor pengacara milik keempat anggota DPR tersebut yang masih menggunakan nama mereka. 

Menanggapi hal ini, Trimedya menyatakan bahwa sejak tahun 2003 dirinya adalah advokat nonaktif. Ia tidak lagi memiliki kantor serta tidak ada nama dan tanda tangan dirinya sebagai advokat dalam kop apapun.

PENDIDIKAN
  • SDN HKBP Medan (1979)
  • SMPN 5 Medan (1982)
  • SMAN 30 Jakarta (1985)
  • Fak. Hukum Universitas Pancasila Jakarta (1991)
KARIR
  • Pembela Umum LBH (1991-1993)
  • Pembela Umum YLBHI (1993-1996)
  • Pemimpin Law Office Trimedya Panjaitan & Associates (1996-2004)
  • Ketua Komisi III DPR RI (2004-2009)
  • Anggota Komisi III DPR RI (2009-2014)
  • Ketua Bidang Hukum DPP PDIP (2010-2015)
SOCIAL MEDIA
No Sosmed

Kirim ke teman
  • Kirim copy ke email saya

    • Kirim ke




ARSIP BERITA
  • Rabu, 22 Februari 2017 07:18:00 Manuver PDIP gaet partai pendukung Jokowi demi Ahok pimpin DKI

    Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah bergerilya mencari dukungan para partai pendukung Agus Yudhoyono-Sylviana Murni tergabung dalam koalisi Cikeas.

  • Rabu, 14 Desember 2016 15:15:00 PDIP sebut SBY selama 10 tahun tak bisa selesaikan pelanggaran HAM

    Kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum selesai di antaranya kasus Tanjung Priok, kasus Timor-Timor, kasus Trisakti, kasus Abupera, kasus tragedi Semanggi I dan Semanggi II, serta kasus penghilangan aktivis dan penembakan misterius.

  • Senin, 5 Desember 2016 15:50:34 PDIP minta pengusutan kasus makar secepat penistaan agama Ahok

    PDIP minta pengusutan kasus makar secepat penistaan agama Ahok. PDIP ingin, minimal batas waktu penyelesaian kasus ini hingga pertengahan tahun 2017. Target waktu proses hukum kasus makar diperlukan agar tidak mengganggu tahapan Pemilu Serentak 2019.

  • Jumat, 25 November 2016 11:48:44 MKD setop lanjutkan laporan anggota DPR dampingi Ahok di Bareskrim

    Koalisi Penegak Citra DPR pernah melaporkan empat anggota DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena mendampingi pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Bareskrim Polri, Senin (7/11) lalu.

  • Rabu, 16 November 2016 13:12:30 Ahok tersangka, dukungan PDIP tak akan bergeser satu senti pun

    PDIP mempersilakan partai lain jika ingin berbalik arah. PDIP tetap konsisten menjalankan keputusan yang sudah ditetapkan. Kasus yang menjerat Ahok tidak seberat 10 tahun menjadi oposisi pemerintah.

  • Rabu, 16 November 2016 12:44:16 PDIP pertanyakan 2 alat bukti Ahok jadi tersangka

    Trimedya Panjaitan mempertanyakan keputusan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang menetapkan status tersangka kepada Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama. Bareskrim Polri hingga saat ini belum menyebutkan dua bukti kesalahan Ahok dalam kasus itu.

  • Senin, 7 November 2016 14:22:44 Tinggalkan Ahok di Bareskrim, 2 politisi PDIP irit bicara

    Tinggalkan Ahok di Bareskrim, 2 politisi PDIP irit bicara. Keduanya tidak banyak bicara saat awak media mencoba mengklarifikasi apa-apa saja yang menjadi pertanyaan dari penyidik kepolisian. Junimart mengaku mendapatkan empat pertanyaan, namun dia enggan mengungkapkannya.

  • Rabu, 12 Oktober 2016 12:46:38 PDIP puji reformasi hukum yang digagas Jokowi meski bersifat umum

    Menurutnya, langkah reformasi hukum sudah ditunjukkan Jokowi saat ikut dalam operasi pemberantasan pungli (OPP) bersama kepolisian di Kementerian Perhubungan. "Ada yang menyampaikan kok seorang Presiden sampai ke lokasi untuk urusan OTT yang cuma sekian puluh juta. Tapi bukan itu yang dilihat," ujarnya.

  • Rabu, 2 Maret 2016 00:28:00 'Kalau tak punya duit jangan dibangun dong gedung DPR baru'

    Rencana pembangunan gedung baru DPR selama ini kerap dipersoalkan masyarakat karena prosesnya kurang transparan.

  • Senin, 15 Februari 2016 07:03:00 Wacana bebaskan Samad dan BW, Jaksa Agung sampai Jokowi diserang

    Pemberian deponering kepada Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dinilai tidak memenuhi syarat.