PROFIL BERDASARKAN ABJAD
INDONESIA
Agus Hermanto

Foto:

Agus Hermanto


Nama Lengkap : Agus Hermanto

Alias : No Alias

Profesi : Politisi

Agama : Islam

Tempat Lahir : Semarang

Tanggal Lahir : Minggu, 20 Mei 1956

Zodiac : Taurus

Warga Negara : Indonesia


Istri : Ishta Saraswati
BIOGRAFI

Agus Hermanto adalah anggota DPR RI masa jabatan 2004-2009 dari fraksi Partai Demokrat. Ia lahir di Semarang pada 20 Mei 1956. Sebelum bergabung dengan Partai Demokrat, Agus adalah anggota dari Partai Golongan Karya (Golkar). Pada masa jabatannya sebagai anggota komisi VI DPR RI, Agus memiliki misi untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang aman, adil dan sejahtera. Selain itu, ia juga ingin memperbaiki Regulasi Pelaksanaan Anggaran dan Pengawasan yang tepat untuk kepentingan rakyat.

Sebelum menjabat sebagai anggota komisi VI DPR RI, Agus sudah berkerja dalam pemerintahan sebagai Kepala Sub Bidang Peraturan dan Perlindungan Konsumen. Sebelum berkerja pada pemerintah, Agus sempat berkerja di beberapa perusahaan swasta, diantaranya di PT Hindia Taruna Jaya dan di PT Astra Graphia (Xerox) sebagai teknisi, di PT Samafitro sebagai Asisten Manager, di PT Paramount (Heidelberg) sebagai Sales Supervisor dan terakhir di CV. Mcesgraph sebagai Direktur.

Suami dari Istha Saraswati ini saat ini tinggal di rumah dinas Anggota DPR RI Blok A-2 Ulujami, Jakarta Barat bersama istri dan ke empat anaknya. Pada tahun 2010, Agus menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Saat itu setelah Ketua Umum Partai Demokrat, Hadi Utomo menyatakan tidak akan mencalonkan diri lagi dalam kongres, beberapa nama muncul sebagai calon penggantinya, salah satunya adalah nama Agus. Agus menyatakan kesiapannya untuk maju dalam bursa pencalonan ketua umum partai Demokrat yang digelar dalam kongres pada bulan Mei 2010.

Pada pemilu tersebut, ia menargetkan 30 persen suara dari jumlah keseluruhan. Dalam kongres kali ini, orang yang akan terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat akan mengemban tugas yang cukup berat karena harus mampu menyusun strategi dalam pemilihan umum yang akan datang. Hal ini dikarenakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono tidak mungkin dicalonkan kembali sebagai Presiden untuk periode yang akan datang.

 

Oleh: Feronika

PENDIDIKAN
  • SMAN 1 Ungaran (1973)
  • S-1 Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN), Jakarta (1987)
  • S-2 Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia (IPWI), Jakarta (2000)
KARIR
  • Teknisi PT Hindia Taruna Jaya
  • Teknisi PT Astra Graphia (Xerox)
  • Asisten Manajer PT Sama Rito (Canon)
  • Sales Supervisor PT Haramont (Heidel Berg)
  • Direktur Utama CV Moesgraph
  • Anggota DPR RI Komisi VI (2009 - 2014)
SOCIAL MEDIA
No Sosmed

Kirim ke teman
  • Kirim copy ke email saya

    • Kirim ke



ARSIP BERITA
  • Rabu, 15 Maret 2017 12:43:38 Ketua KPK sebut ada kasus korupsi lebih besar dari e-KTP

    Ketua KPK sebut ada kasus korupsi lebih besar dari e-KTP. Kasus lebih besar dari e-KTP dilihat dari sisi kerugian negara. Namun, jumlah pelaku tidak sebesar kasus megakorupsi e-KTP​.

  • Selasa, 14 Maret 2017 18:12:42 Pimpinan DPR bantah sosialisasi RUU KPK berkaitan dengan kasus e-KTP

    Pimpinan DPR bantah sosialisasi RUU KPK berkaitan dengan kasus e-KTP. "Jadi sosialisasi UU itu sangat perlu dilaksanakan, UU apa saja, tidak hanya UU KPK, perlu dilakukan sosialisasi. Supaya memang UU yang nanti kita ketok, kita putuskan benar-benar aspiratif untuk masyarakat," tegas Agus.

  • Selasa, 14 Maret 2017 17:16:28 Ada yang dukung Ahok, Demokrat minta kader patuh putusan partai

    Ada yang dukung Ahok, Demokrat minta kader patuh putusan partai. Wakil Ketua DPR ini menegaskan, tiap kader wajib mematuhi keputusan partai Demokrat termasuk soal pilihan dukungan di Pilgub DKI Jakarta. Apalagi, bagi seorang kader memiliki kewajiban untuk mendahulukan kepentingan partai ketimbang kepentingan pribadi.

  • Senin, 13 Maret 2017 11:12:42 Bersihkan nama baik anggota, DPR wacanakan hak angket e-KTP

    Bersihkan nama baik anggota, DPR wacanakan hak angket e-KTP. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan adanya hak angket untuk menginvestigasi dugaan keterlibatan anggota-anggota DPR dalam kasus ini. Hak angket juga sebagai upaya untuk memperbaiki citra anggota DPR yang disebut terlibat.

  • Senin, 13 Maret 2017 11:41:17 Agus Hermanto: Partai Demokrat 100 persen tidak terkait kasus e-KTP

    Agus Hermanto: Partai Demokrat 100 persen tidak terkait kasus e-KTP. Dalam dakwaan KPK, Khatibul Umam Wiranu, M Jafar Hapsah, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Taufik Effendi dan M Nazaruddin disebut menerima fee proyek e-KTP. Namun Demokrat tegaskan, partainya bersih.

  • Rabu, 1 Maret 2017 19:00:00 Demokrat segera umumkan dukungan di putaran dua Pilgub DKI Jakarta

    "Tentunya Partai Demokrat keputusannya belum memutuskan ke mana. Dan ini masih dalam pertimbangan, tapi tidak terlalu lama lagi lah karena Pilkada juga sudah semakin dekat," kata Agus

  • Senin, 27 Februari 2017 16:10:01 DPR harap bom Bandung tak buat khawatir kedatangan Raja Salman

    Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta kepolisian mengusut tuntas identitas dan motif yang dilakukan pelaku peledakan bom panci di lapangan Pendawa, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Bandung, Jawa Barat, Senin (27/2) pagi. Agus mendesak agar pelaku yang terlibat dihukum sesuai aturan yang berlaku.

  • Senin, 27 Februari 2017 16:00:50 Pimpinan DPR ingin sambutan raja Arab Saudi seperti tahun 1970

    Pimpinan DPR ingin sambut raja Arab Saudi seperti tahun 1970. Sambutan meriah pernah dilakukan anggota-anggota DPR saat menyambut Raja Arab Saudi Faisal bin Abdulaziz Al Saud pada 1970 silam.

  • Minggu, 26 Februari 2017 14:30:00 DPR dukung sikap pemerintah tegas hadapi Freeport

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung penuh ketegasan pemerintah dalam menghadapi PT Freeport Indonesia. Perusahaan tambang Amerika Serikat (AS) ini harus menaati aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba).

  • Selasa, 21 Februari 2017 06:30:00 Desakan minta Jokowi nonaktifkan Ahok semakin kuat

    Desakan agar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta semakin menguat. Ahok saat ini menyandang status sebagai terdakwa kasus dugaan penistaan agama.