PROFIL BERDASARKAN ABJAD
INDONESIA
Benny Kabur Harman

Foto:

Benny Kabur Harman


Nama Lengkap : Benny Kabur Harman

Alias : Benny K Harman

Profesi : Politisi

Agama : Katolik

Tempat Lahir : Denge, Satarmese, Manggarai

Tanggal Lahir : Rabu, 19 September 1962

Zodiac : Virgo

Warga Negara : Indonesia


Istri : Drg. Maria Goreti Ernawati Harman
BIOGRAFI

Pria yang satu ini memang sekilas terlihat gurat-gurat ketegasan di wajahnya. Ia adalah seorang politikus asal Flores, Nusa Tenggara Timur yang saat ini menduduki posisi sebagai anggota Komisi II DPR RI. Nama Lengkapnya adalah Benny Kabur Harman. Lahir pada 19 September 1962 di sebuah daerah bernama Denge, Manggarai, Flores, Benny terkenal sebagai salah satu politisi Senayan yang tegas, berani, dan loyal terhadap negara.

Benny yang merupakan anggota Fraksi Partai Demokrat semasa kecil mengenyam pendidikan di tanah kelahirannya, Flores. Sejak bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah atas ia tak pernah beranjak jauh-jauh dari Flores. Hingga saat ia lulus dari SMA Seminar St. Pius XII Kisol Flores, ia jauh-jauh hijrah ke Malang untuk mengambil studi hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Sebagai pendatang dari Flores, Benny termasuk mahasiswa yang cerdas dan mampu beradaptasi dengan kondisi sekitar, hingga ia berhasil mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari kampus tersebut pada tahun 1987.

Setelah mendapatkan gelar tersebut, Benny memilih untuk mencari pengalaman dengan mencoba memasuki dunia kerja. Barulah setelah merasa cukup memiliki pengalaman kerja, pada tahun 1997 ia memutuskan untuk kuliah program Magister dalam bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada masa-masa itu, Benny sudah banyak terlibat dalam proyek dan kegiatan-kegiatan organisasional. Ia tercatat sebagai pendiri sekaligus Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) mulai tahun 1995 hingga 1998.

Ia juga mendirikan Center for Information and Economic-Law Studies (CINLES) dan juga berposisi sebagai direktur eksekutif. Nama Benny K. Harman pun semakin dikenal setelah ia terpilih menjadi salah satu anggota Komisi II DPR-RI mewakili Partai Demokrat pada Pemilihan Umum 2004. Ia juga sempat berpasangan dengan Alfred M Kase untuk maju sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2008. Benny menikah dengan Drg. Maria Goreti Ernawati Harman dan memiliki seorang anak bernama Maria Cacelia Stevi Harman.  

Riset dan analisis: Muhammad Nizar Zulmi

PENDIDIKAN
  • SD Katolik Denge Flores, NTT (1977)
  • SMP Tubi Ruteng Flores, NTT (1977)
  • SMA Seminar ST. Pius XII Kisol Flores (1982)
  • Sarjana Hukum di Fakults Hukum Universitas Brawijaya Malang (1987)
  • Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta (1997)
  • Doktor dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta (2006)
KARIR
  • Staf Non Litigasi pada kantor YLBHI Jakarta
  • Pendiri Pusat Studi Lingkungan Indonesia (1989-1992)
  • Kepala Divisi Kajian Strategi YLBHI Jakarta (1992-1995)
  • Wartawan bidang hukum dan politik Media Indonesia (1989-1996)
  • Kepala Litbang Harian Media Indonesia (1996-1998)
  • Pendiri dan partner pada kantor k=hukum Nusantara, Harman dan Partner (NHP)
  • Anggota DPR RI NTT I Fraksi Partai Demokrat (2004-sekarang)
SOCIAL MEDIA
http://bennykharman-alfredmkase.blogspot.com/

Kirim ke teman
  • Kirim copy ke email saya

    • Kirim ke



ARSIP BERITA
  • Selasa, 31 Oktober 2017 07:05:00 Ketika SBY terganggu kepala BIN panggil gubernur Papua

    Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono secara khusus menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (27/10) lalu. Selain menyinggung Undang-Undang Ormas, SBY juga menyinggung langkah Kepala BIN Budi Gunawan memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe.

  • Senin, 30 Oktober 2017 10:39:00 Bertemu Jokowi, SBY minta penjelasan soal pertemuan Kepala BIN-Gubernur Papua

    Pertemuan antara Kepala BIN dan Gubernur Papua tersebut akhirnya diinvestigasi oleh Partai Demokrat. Partai pimpinan SBY ini menunjuk kadernya Benny K Harman memimpin tim investigasi tersebut.

  • Senin, 16 Oktober 2017 21:48:57 Komisi III sebut pembentukan Densus Tipikor agar KPK tak monopoli

    Komisi III sebut pembentukan Densus Tipikor agar KPK tak monopoli. Dalam memberantas korupsi, tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga antirasuah itu saja. Tentu perlu dukungan dan diperkuat melalui peran pemberantasan korupsi dari lembaga lain seperti Polri dan Kejaksaan.

  • Rabu, 27 September 2017 00:18:44 Kesimpulan RDP, Komisi III minta KPK patuhi hal ini terkait penyadapan

    Selain soal penyadapan, Komisi III juga meminta KPK untuk menentukan batas waktu terhadap status seseorang sebagai tersangka untuk segera dilimpahkan ke pengadilan saat proses penyidikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi seseorang.

  • Selasa, 12 September 2017 17:44:12 Pimpinan Komisi III minta Saut Situmorang tidak emosi jawab pertanyaan

    Pimpinan DPR minta Saut Situmorang tidak emosi jawab pertanyaan. Adu mulut terjadi saat pimpinan KPK dicecar mengenai pengaduan masyarakat terkait kasus korupsi. Saut terlihat jengkel ketika melihat Benny tidak memahami penjelasannya terkait pengaduan masyarakat.

  • Rabu, 9 Agustus 2017 17:25:48 Politisi Demokrat: Bupati Bolmong tersangka atas perintah Presiden?

    Politisi Demokrat: Bupati Bolmong tersangka atas perintah Presiden? Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mendengar kabar mengejutkan di balik kasus tersebut. Kasus itu dinilai ada keterlibatan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

  • Kamis, 20 Juli 2017 13:14:02 Microphone mati dan keprihatinan kader Demokrat ketua DPR tersangka

    Microphone mati dan keprihatinan kader Demokrat ketua DPR tersangka. Rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan 5 opsi paket RUU Pemilu terjadi kejadian menarik. Sebab, microphone para anggota DPR mati secara otomatis sebelum selesai memberikan interupsi. Hal ini karena sistem tersebut dilakukan secara digital

  • Kamis, 6 Juli 2017 14:00:35 Demokrat mau ambang batas capres nol: Pakai dong akal sehat!

    PAN dan Gerindra melunak, Demokrat tetap mau ambang batas capres nol. Partai Demokrat bersikukuh menginginkan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden nol persen dalam revisi UU Pemilu yang tengah dibahas DPR. Keinginan presidential threshold nol persen dianggap Demokrat berdasarkan akal sehat.

  • Kamis, 27 April 2017 22:32:00 Usai konsultasi dengan SBY, Fraksi Demokrat tolak angket KPK

    Usai konsultasi dengan SBY, Fraksi Demokrat tolak angket KPK. Fraksi Partai Demokrat di DPR menolak hak angket KPK yang diusulkan Komisi III DPR karena mengarah pada pelemahan KPK, kata Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Benny K. Harman dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (27/4).

  • Rabu, 12 April 2017 18:31:41 Demokrat: Pencekalan Novanto bukan urusan DPR, tidak penting

    Demokrat: Pencekalan Novanto bukan urusan DPR, tidak penting. Demokrat menerima undangan rapat Bamus membahas pencekalan Novanto, tapi mereka memilih tidak hadir karena ada acara lebih penting. Benny menganggap surat protes DPR ke Presiden Jokowi meminta pencabutan pencekalan Novanto semata-mata terbawa perasaan.