PROFIL BERDASARKAN ABJAD
INDONESIA
Jimly Asshiddiqie

Foto:

Jimly Asshiddiqie


Nama Lengkap : Jimly Asshiddiqie

Alias : Jimly

Profesi : Tokoh Pendidikan

Agama : Islam

Tanggal Lahir : Selasa, 17 April 1956

Zodiac : Aries

Warga Negara : Indonesia


No Relation
BIOGRAFI

Jimly Asshiddiqie adalah guru besar hukum tata negara yang juga terlibat dalam pergulatan politik. Latar belakang ini sangat pas dengan tantangan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi (MK), lembaga baru di era reformasi. Hukum tak boleh hampa dari realitas sosial. Karena itu, dia berhasil membawa MK meniti lekuk liku perjalanan bangsa dan negara Indonesia untuk selamat dari jebakan ketidakpastian masyarakat yang sedang bergolak. Untuk menjamin kepastian hukum sekaligus kepastian politik, dia memimpin MK untuk memutuskan perkara-perkara dasar.

Walau politik gonjang-ganjing, dia terus bekerja untuk mengambil keputusan. Bahkan ketika lampu padam akibat krisis energi, dia tetap melanjutkan sidang dengan menyalakan lilin. Jika hukum tertinggal oleh arus politik, Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran krisis. Maka keputusan tak boleh ditunda walau sehari.

Jimly adalah akademisi Indonesia yang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 25 Januari 2010. Sebelumnya dia menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pertama (2003–2008) dan diakui sebagai peletak dasar bagi perkembangan gagasan modernisasi peradilan di Indonesia. Dia meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia (UI) pada 1982, kemudian menyelesaikan jenjang pendidikan S2-nya di perguruan tinggi yang sama pada 1987.

Gelar doktor kemudian disandangnya dari Universitas Indonesia pada 1990 dan Van Vollenhoven Institute, serta Rechts-faculteit, Universiteit Leiden, program doctor by research dalam ilmu hukum (1990). Pada tahun 1998, Jimly memperoleh gelar Guru Besar Penuh Ilmu Hukum Tata Negara UI sekaligus menjabat sebagai Ketua Penanggung Jawab Program Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum Tata Negara FHUI. Jimly yang dipilih oleh DPR sebagai Hakim Konstitusi, sebelumnya pernah menjabat sebagai Asisten Wakil Presiden RI B.J. Habibie.

Pada tanggal 6 Oktober 2008, Jimly melayangkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Hakim Konstitusi setelah merasa selesai melaksanakan tugas sejarah dalam membangun dan mengokohkan keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan yang modern dan tepercaya. Terhitung tanggal 1 Desember 2008, Jimly tidak lagi berstatus sebagai Hakim Konstitusi RI dan akan kembali pada ladang pengabdiannya di ranah akademis.

Selain itu, dipercaya menjadi Penasihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2009), dan pernah menjadi Ketua Panitia Seleksi Penasihat Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK)(2009), dam dipercaya menjadi Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) (2009-2010).

Riset Dan Analisa Oleh Nur Laila

PENDIDIKAN
  • Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1982 (Sarjana Hukum).
  • Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1984 (Magister Hukum).
  • Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia Jakarta (1986-1990),
  • Van Vollenhoven Institute, serta Rechts-faculteit, Universiteit Leiden, program doctor by research dalam ilmu hukum (1990).
  • Post-Graduate Summer Refreshment Course on Legal Theories, Harvard Law School, Cambridge, Massachussett, 1994.
KARIR
  • Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003-2008.
  • Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1981 (1998 diangkat sbg Guru Besar Hukum Tata Negara).
  • Asisten Wakil Presiden RI 1998-1999.
  • Anggota Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 1988-1993.
  • Sekretaris Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum (DPKSH), 1999.
  • Ketua Bidang Hukum Tim Nasional Reformasi Nasional Menuju Masyarakat Madani, 1998-1999, dan Penanggungjawab Panel Ahli Reformasi Konstitusi (bersama Prof. Dr. Bagir Manan, S.H.), Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1998-1999.
  • Anggota Tim Nasional Indonesia Menghadapi Tantangan Globalisasi, 1996-1998.
  • Anggota Tim Ahli Panitia Ad Hoc I (PAH I), Badan Pekerja Majelis - Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (2001).
  • Senior Scientist bidang Hukum BPP Teknologi, Jakarta, 1990-1997.
  • Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 1993-1998.
  • Anggota Dewan Pertimbanngan Presiden Bidang Hukum dan Ketatanegaraan 2009-2010
  • Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), 2009-2010.
  • Ketua Dewan Pembina Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI), 2009-sekarang.
  • Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI), 2005-2010, dan 2010-2015.
  • Penasihat KOMNASHAM (2008-sekarang)
  • Koordinator dan Penanggungjawab Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum dan - Masalah Kenegaraan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2000-2004.
  • Penasihat Ahli Menteri Perindustrian & Perdagangan 2002-2003
  • Penasehat Ahli Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2002-2003.
  • Penasehat Ahli Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, 2002-2003.
  • Anggota tim ahli berbagai rancangan undang-undang di bidang hukum dan politik, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman dan HAM, serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan, sejak tahun 1997-2003.
  • Pengajar pada berbagai Diklatpim Tingkat I dan Tingkat II Lembaga Administrasi Negara (LAN) sejak tahun 1997-sekarang.
  • Pengajar pada kursus KSA dan KRA LEMHANNAS (Lembaga Pertahanan dan Keamanan Nasional) sejak 2002-2005.
  • Guru Besar Tidak Tetap atau menjadi Pembimbing Kandidat Doktor pada Fakultas Hukum berbagai Universitas Negeri dan Swasta di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan, dan Palembang.
PENGHARGAAN
  • Penerima penghargaan dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (DRPM UI) sebagai penerima penghargaan untuk kategori Penulis Buku Teks 2007
  • Man of the Year 2007-2008, Majalah GLOBE Asia
  • Newsmaker 2008 dari Metro TV
  • Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Awards 2009
SOCIAL MEDIA
www.jimly.com

Kirim ke teman
  • Kirim copy ke email saya

    • Kirim ke



ARSIP BERITA
  • Senin, 20 Maret 2017 21:00:16 Jimly sebut konglomerat berani bayar politikus jadi kepala daerah

    Jimly sebut konglomerat berani bayar politikus jadi kepala daerah. Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshidiqie mengatakan dari 50 orang terkaya di Indonesia hanya 5 pengusaha yang beragama muslim. Selain itu, Jimly mengatakan saat ini yang berkuasa di Indonesia adalah para pengusaha.

  • Kamis, 9 Maret 2017 16:22:16 Mantan Ketua MK minta KPK jangan takut diintimidasi kasus E-KTP

    Sidang kasus dugaan korupsi E-KTP tengah digelar Pengadilan Tindak pidana korupsi (Tipikor), Jakarta. Dalam dakwaan disebut banyak politisi terlibat dalam kasus ini. Atas kondisi ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak perlu takut dengan intimidasi dari partai politik.

  • Selasa, 7 Maret 2017 09:00:00 Jimly: Kasus Ahok tidak ada contohnya dalam sejarah

    jimly menilai kasus Ahok mempengaruhi rendahnya partisipasi publik dalam mencoblos di putaran pertama Pilgub DKI. Ketua DKPP tersebut menyarankan KPU dan Bawaslu untuk netral dan bijak melihat kasus Ahok.

  • Sabtu, 25 Februari 2017 14:20:08 Jimly Asshiddiqie: Kebebasan demokrasi harus dikontrol oleh hukum

    Jimly Asshiddiqie: Kebebasan demokrasi harus dikontrol oleh hukum. "Penegakan hukum menjadi kunci, hanya saja menegakkan hukum itu harus hati-hati. Yang kita tegakkan harus kebenaran dan keadilan. Dengan cara demikian kita bisa mengontrol," kata Jimly.

  • Sabtu, 25 Februari 2017 14:08:16 Jimly Asshiddiqie: SBY rajin prihatin, Jokowi itu kerja, kerja

    Kondisi demokrasi kebablasan, kata Jimly, juga dikarenakan masalah manajemen internal di pemerintahan.

  • Sabtu, 25 Februari 2017 13:04:55 Soal demokrasi kebablasan, mantan Ketua MK sebut momentum evaluasi

    Soal demokrasi kebablasan, mantan Ketua MK sebut momentum evaluasi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan sistem demokrasi di Indonesia memang belum stabil pasca reformasi. Kondisi demokrasi yang dikeluhkan Jokowi, kata dia, bisa menjadi celah untuk mencari formulasi perbaikan sistem.

  • Senin, 14 November 2016 14:19:15 Jimly nilai ada upaya adu domba umat Islam buat jatuhkan Jokowi

    Jimly nilai ada upaya adu domba umat Islam buat jatuhkan Jokowi. "Kalau pun tetap mau demo, sebaiknya jangan lebih besar dari yang lalu agar tidak dicurigai punya agenda untuk menjatuhkan presiden yang sah," ujar Jimly.

  • Rabu, 26 Oktober 2016 15:24:40 Jimly: Tak boleh ada satu pun pelanggaran HAM tidak diselesaikan!

    Ketua Dewan Penasihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM), Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa kasus kekerasan masa lalu harus dilihat dari perspektif korban agar tercapai cara penyelesaian lebih ramah. Perspektif dari dua sudut pandang, yakni perspektif korban dan pelaku menurutnya justru tak membawa kejelasan.

  • Sabtu, 1 Oktober 2016 10:32:00 Jimly sebut Marwah Daud di Padepokan Dimas Kanjeng tak terkait ICMI

    Jimly sebut Marwah Daud di Padepokan Dimas Kanjeng tak terkait Ketua umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menegaskan aktivitas di Padepokan Dimas Kanjeng tak terkait ICMI. Menurut Jimly, keberadaan Cendekiawan Muslim, Marwah Daud Ibrahim sebagai ketua padepokan itu adalah urusan pribadi.

  • Rabu, 14 September 2016 20:04:00 Jimly dan Kapolri sedih banyak kepala daerah di Sumsel korupsi

    Dalam waktu dekat, Jimly dan Tito datang ke Palembang bertemu dengan seluruh pejabat di provinsi itu.