PROFIL BERDASARKAN ABJAD
INDONESIA
Junimart Girsang

Foto:

Junimart Girsang


Nama Lengkap : Junimart Girsang

Alias : No Alias

Profesi : Tokoh Hukum

Tempat Lahir : Medan, Sumatra Utara

Tanggal Lahir : Senin, 3 Juni 1963

Zodiac : Gemini


No Relation
BIOGRAFI

Sosok Junimart Girsang mungkin agak asing bagi sebagian besar masyarakat awam, namun tidak bagi kalangan pejabat, pesohor dan pengusaha Indonesia. Pengacara berdarah Batak ini dikenal sebagai salah satu advokat hukum yang sudah banyak merasakan asam garam dunia hukum nasional, bahkan internasional.

Girsang menamatkan pendidikan tingkat sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan. Dua gelar magister diperoleh dari Universitas Satyagama Jakarta dan
Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung, masing-masing untuk Program Magister Manajemen dan Hukum Pidana secara berurutan. Pengacara yang sering bertindak selaku kuasa hukum banyak perusahaan ternama baik dalam maupun luar negeri ini menyelesaikan program doktoral dari Universitas Padjajaran. Advokat hukum kelahiran Medan, Sumatra Utara ini juga pernah mengikuti pendidikan Keimigrasian dan Konsultan Hukum khusus untuk Pasar Modal.

Karir Junimart Gersang dimulai saat magang pada firma hukum TR. Messakh, SH & Rekan di Jakarta. Menggunakan semua pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh saat magang tersebut, Girsang membuka praktik hukum sendiri, Kantor Hukum JnR, pada 1991. Di samping berpraktik hukum swasta, nama Girsang juga aktif dalam kelembagaan profesional seperti Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan PERADI.

Selama bertindak selaku pengacara dan atau kuasa hukum, Girsang banyak menangani kasus yang melibatkan para petinggi publik dan pesohor Indonesia. Pengacara yang pernah meraih penghargaan Best Dressed Executive ini sempat mendampingi para wartawan harian umum Berita Buana, bertindak selaku tim kuasa hukum Mabes POLRI atas pembelaan terhadap tuduhan pelanggaran HAM berat, menjadi tim penasehat hukum Megawati Soekarno Putri ketika menjabat Presiden RI, sebagai kuasa hukum mantan Gubernur Bank Indonesia, J. Soedradjad Djiwandono, dan yang mungkin juga banyak diingat publik, ketika resmi menjadi advokat hukum Ardhia Pramesti Regita Cahyani alias Tata saat menggugat cerai suaminya, Hutomo Mandala Putra, yang juga putra bungsu mantan penguasa Orde Baru, Soeharto.

Selain banyak pejabat dan perusahaan besar termasuk PT Bank Bukopin Indonesia, pengacara kelahiran 1963 ini juga sering terlihat berada di samping para pesohor dan artis Indonesia ketika mendatangi berbagai lembaga peradilan dalam negeri. Sederet nama yang bisa disebut di antaranya Indah Gita Cahyani, Jane Shalimar, Zara Zettira, Lilis Karlina, Septian Dwicahyo, Cinta Laura dan Agnes Monica.

Junimart Girsang juga tercatat aktif dalam berbagai kegiatan kerohanian termasuk merilis 2 album berisi lagu rohani.

Riset dan Analisis: Mochamad Nasrul Chotib - Nurrohman Sidiq

KARIR
  • Pengacara swasta
  • Ketua Presidium, Forum Diskusi Advokat Indonesia
  • Anggota, Tim Pemeriksa Hasil Uji Calon Advokat
  • Staf Pengajar, Kursus Advokat, Universitas Indonesia Esa Unggul (IEU) Jakarta
  • Anggota, PERADI
  • Anggota, DPP Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum
PENGHARGAAN
  • Best Dressed Executive versi Yayasan Penghargaan Indonesia dan Studio Seven Production
  • Tokoh Eksekutif Muda versi Yayasan Prestasi & Penghargaan Indonesia
  • Tokoh Peduli Sosial Termuda Indonesia 1997
  • Penghargaan CITRA ADIKHARSA PEMBANGUNAN INDONESIA 1996-1997 versi Yayasan Penghargaan Indonesia dan Studio Seven Production.
SOCIAL MEDIA
www.junimart-girsang.com

Kirim ke teman
  • Kirim copy ke email saya

    • Kirim ke



ARSIP BERITA
  • Kamis, 12 Oktober 2017 19:45:38 Komisi III tanya Kapolri soal kelanjutan laporan Dirdik KPK

    Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Junimart Girsang menanyakan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal perkembangan laporan Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Aris Budiman. Junimart merasa laporan Aris terhadap penyidik Bareskrim Novel Baswedan, beberapa media massa dan aktivis ICW mengalami kebuntuan.

  • Kamis, 12 Oktober 2017 12:46:21 Putar video OTT Wali Kota Batu, politisi PDIP nilai polisi over acting

    Junimart Girsang menilai, aparat pengamanan yang membantu kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlalu over acting dalam mengamankan tersangka korupsi. Dia membuktikan itu dengan memutar rekaman penangkapan Wali Kota Batu saat rapat bersama Kapolri.

  • Senin, 2 Oktober 2017 19:26:00 Undang Kapolri, Komisi III DPR akan tanyakan soal senpi ilegal

    Komisi III DPR berencana mengundang Kapolri Jenderal Tito Karnavian ke dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk menanyakan informasi soal pengadaan senjata api ilegal. RDP kemungkinan akan digelar pekan ini.

  • Selasa, 12 September 2017 08:04:00 Lima pimpinan KPK 'dihabisi' di DPR

    Lima pimpinan KPK 'dihabisi' di DPR. KPK 'dihabisi' di DPR. Lima komisioner dihujani pertanyaan pedas dan kritikan tajam. Mulai dari hal yang substansi terkait kinerja KPK, sampai soal menyerang pribadi. Bahkan, kualitas pimpinan KPK pun dipertanyakan.

  • Senin, 11 September 2017 17:04:46 Di rapat DPR, politisi PDIP pertanyakan kemampuan dan keahlian Ketua KPK

    Di rapat DPR, politisi PDIP pertanyakan kemampuan dan keahlian Ketua KPK. Junimart menuding Agus tak mampu menjadi ketua KPK. Tak tanggung-tanggung, hal itu disampaikan Junimart dalam rapat dengar pendapat umum antara Komisi III DPR dengan pimpinan KPK, termasuk Agus Rahardjo.

  • Selasa, 29 Agustus 2017 20:56:09 Direktur Penyidikan akui Novel Baswedan penyidik KPK suka menentang

    Junimart menyinggung pernyataan Aris di awal yang menyebut adanya penyidik KPK terlalu powerful, keras dan suka menentang.

  • Kamis, 6 Juli 2017 13:28:36 7 Fraksi solid dukung pemerintah, presidential threshold masih buntu

    Angka presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden hingga saat ini masih menjadi isu utama yang membuat RUU Pemilu tak kunjung disahkan. Anggota Pansus RUU Pemilu dari PDIP Junimart Girsang mengungkapkan ada 7 fraksi yang mendukung pemerintah dengan angka 20-25 persen.

  • Rabu, 12 April 2017 18:23:11 PDIP tegaskan Komisi III tak berwenang investigasi pencekalan Setnov

    PDIP tegaskan Komisi III tak berwenang investigasi pencekalan Setnov. Sebagai mitra kerja Dirjen Keimigrasian, kata dia, Komisi III hanya bisa menanyakan soal dugaan pelanggaran hukum dalam pencekalan Setnov saat Rapat Dengar Pendapat (RDP).

  • Jumat, 3 Februari 2017 16:21:10 Bantah politisi PDIP, PKS sebut hanya BIN & KPK yang boleh menyadap

    Sebelumnya, Ketua Badan Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang mengatakan, penyadapan untuk menemukan bukti rekaman percakapan SBY dengan Ma'ruf Amin tidak melanggar hukum. Penyadapan diperbolehkan jika tidak digunakan untuk melakukan kejahatan.

  • Sabtu, 4 Februari 2017 07:18:00 Blunder ucapan politisi PDIP soal penyadapan demi bela Ahok

    "Penyadapan itu ada hukumnya dan sekaligus ada lembaga yang diberi kewenangan, yaitu dua lembaga besar BIN dan KPK, maupun yang diberikan kewenangan secara prinsip," kata Hidayat