PROFIL BERDASARKAN ABJAD
INDONESIA
Komisi Pemberantasan Korupsi

Foto:

Komisi Pemberantasan Korupsi


Nama Lengkap : Komisi Pemberantasan Korupsi

Alias : KPK

Profesi : Lembaga


No Relation
BIOGRAFI

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas-tugas utama, yang pertama adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, serta melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

SOCIAL MEDIA
No Sosmed

Kirim ke teman
  • Kirim copy ke email saya

    • Kirim ke



ARSIP BERITA
  • Sabtu, 10 Juni 2017 20:34:36 Ketua Pansus angket geram kerjaan KPK bikin gaduh terus

    Dia juga meminta KPK tidak mencampuri ranah konstitusi di DPR dengan menyangsikan keabsahan Pansus hak angket KPK. "Soal sah enggak sahnya yang punya kewenangan itu rumah tangga saya fraksi-fraksi ada Undang-Undang MD3 nya ada kenapa orang lain yang sedang akan kita persoalkan yang menyerang," tukasnya.

  • Rabu, 7 Juni 2017 20:50:07 Yakin Amien Rais tak salah, Din nilai KPK tendensius dan politis

    Yakin Amien Rais tak salah, Din nilai KPK tendensius dan politis. Din yakin Siti Fadillah tidak mentransfer uang ke Amien Rais. Din justru menilai kasus ini sarat muatan politis. KPK dimanfaatkan untuk politik balas dendam.

  • Sabtu, 27 Mei 2017 20:21:45 Menteri Desa klaim bisa dapat WTP dari BPK tak perlu lobi atau suap

    Eko mengatakan semenjak menjabat sebagai Mendes PDTT menggantikan Marwan Djafar berupaya membawa kementeriannya bersih dari praktik kotor. Ia menambahkan, tak lama sejak dilantik, langsung bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPK agar dapat memberantasa korupsi dan praktik kotor lainnya.

  • Sabtu, 27 Mei 2017 20:15:20 Ini kronologi OTT di BPK dan Kemendes versi Ketua KPK

    Selanjutnya tim menemukan uang Rp 40 juta di ruangan Ali Sadli. Selain uang Rp 40 juta, tim KPK juga menemukan Rp 1,145 miliar dan 3.000 dolar AS di brankas Rochmadi, "Uang Rp 40 juta yang diduga merupakan bagian total komitmen Rp 240 juta karena sebelumnya di awal Mei sudah diserahkan Rp 200 juta," ungkap Agus.

  • Sabtu, 27 Mei 2017 22:36:22 4 Tersangka suap status WTP Kemendes ditahan 20 hari ke depan

    KPK telah menetapkan empat tersangka, dari tujuh orang yang sudah diamankan. Empat tersangka yaitu SUG (Irjen Kemendes), JBP (Eselon III Kemendes), RS (Eselon I BPK), ALS (Auditor BPK).

  • Sabtu, 27 Mei 2017 17:45:30 KPK tetapkan Irjen Kemendes dan auditor BPK sebagai tersangka suap

    "KPK menetapkan 4 tersangka, Sgt Irjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Jdt pejebat eselon tiga di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konpres di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/5).

  • Senin, 17 April 2017 14:53:25 Jaksa KPK cecar tim teknis soal penyusunan spesifikasi proyek e-KTP

    Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan sejumlah saksi terkait kasus korupsi proyek e-KTP pada sidang kesepuluh di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat. Salah satu saksi yang dihadirkan jaksa adalah ketua tim teknis proyek e-KTP, Husni Fahmi.

  • Senin, 17 April 2017 15:02:23 KPK minta pencekalan Setnov tidak dilihat dalam konteks politik

    Juru bicara KPK Febri Diansyah menyarankan DPR untuk tidak mengirimkan surat protes pencekalan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) kepada Presiden Joko Widodo. Sebab, permintaan KPK kepada Ditjen Imigrasi soal pencekalan Setnov bertujuan demi kepentingan pendalaman kasus megaproyek e-KTP.

  • Senin, 17 April 2017 12:50:12 KPK gunakan dua UU untuk cekal Ketua DPR Setya Novanto

    KPK gunakan dua UU untuk cekal Ketua DPR Setya Novanto. Febri menjelaskan, KPK meminta Ditjen Imigrasi mencekal Setnov demi kepentingan proses penyidikan tersangka Andi Agustinus atau Andi Narogong. Untuk itu, dia menilai langkah pencekalan sudah tepat meski Setnov masih berstatus sebagai saksi.

  • Senin, 17 April 2017 11:37:58 KPK periksa Elza Syarief soal keterangan palsu Miryam kasus e-KTP

    Saat berbicara kepada awak media, Elza kembali menegaskan bahwa orang yang menekan Miryam adalah teman-teman dari para terdakwa kasus e-KTP. Sayangnya Elza enggan memberi tahu siapa saja nama-nama terkait penekanan Miryam sebelum memberikan kesaksian dalam sidang e-KTP.