PROFIL BERDASARKAN ABJAD
INDONESIA
Laode Muhammad Syarief

Foto:

Laode Muhammad Syarief


Nama Lengkap : Laode Muhammad Syarief

Alias : Laode M Syarief

Profesi : Tokoh Hukum

Agama : Islam

Tempat Lahir : Muna

Warga Negara : Indonesia


No Relation
BIOGRAFI

Pria ini lahir di Desa Lemoambo, Kabupaten Muna, di Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu, 16 Juni 1965. Dia menghabiskan masa kecilnya di daerah yang cukup terpencil tersebut. 

Dia sempat bercerita saat menjadi pembicara pada acara Anti Corruption Teacher Supercamp, di Nusa Dua, Bali, tahun 2016 lalu. Saat itu, tidak banyak informasi yang bisa dia peroleh. Kecuali dari transmisi radio yang menghadirkan siaran-siaran mengenai hal-hal yang menjadi favoritnya, yakni olahraga bulu tangkis dan tinju.  

Karenanya dia tidak pernah bermimpi untuk bisa menduduki posisinya sekarang. Laode hanya ingat bahwa dia pernah bercita-cita seperti pamannya yang seorang camat. Alasannya pun sederhana, dia kagum dengan fasilitas kendaraan (VW Safari) yang diperoleh kepala kecamatan oleh pemerintah orde baru. Pria berzodiak cancer ini hanya ingin merasakan kemewahan fasilitas camat pada masa itu.

Namun seiring berjalannya waktu, cita-cita masa kecil itu hilang dengan sendirinya. Semakin lama, Laode menumbuhkan ketertarikan pada lingkungan. Memang, sejak kecil putra dari La Ode Hasidu dan Wa Ode Esi ini mengaku merasa terganggu dengan kondisi kebakaran hutan yang terjadi di wilayahnya. 

Karenanya, usai menamatkan pendidikan dasar dan menengah di Muna, Laode berangkat ke Makassar untuk menempuh kuliah di Universitas Hasanuddin. Dia mengambil Jurusan Hukum Internasional di Fakultas Hukum, dengan tugas akhirnya yang berjudul Penanggulangan Pencemaran Udara Melalui Pendekatan Hukum Internasional. 

Pendidikannya dilanjutkan di Australia, tepatnya di Queensland University of Technology, Brisbane. Di mana dia menempuh gelar master pada Program Studi Hukum Lingkungan. Kemudian pria yang hobi membaca Majalah Panji Masyarakat ini meneruskan kuliah S3- University of Sydney. Lagi-lagi mengambil program studi mengenai hukum lingkungan.  Di sini Laode juga sempat bekerja sebagai pengajar mata kuliah Perbandingan Hukum Lingkungan dan Hukum Lingkungan Internasional bagi mahasiswa yang menempuh program master. Selain itu dia juga menjadi bagian dari Australian Centre for Climate and Environmental Law (ACCEL), yaitu pusat hukum iklim dan lingkungan Australia.

Sepulang dari Australia, dia kembali ke Universitas Hasanuddin untuk bekerja sebagai dosen Fakultas Hukum. Aktivitasnya semakin padat, karena Laode juga aktif di berbagai organisasi hukum dan antikorupsi, seperti USAID dan IUCN. Di balik layar, Laode menjadi salah satu perumus kurikulum dan mentor dari Kode Etik Hakim dan Pelatihan Hukum Lingkungan Hidup di Mahkamah Agung.

Kiprahnya dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia berbuah mandat yang cukup besar. Laode berhasil lolos seleksi pemilihan calon pimpinan KPK periode 2015-2019. Kini, Laode menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi bersama 3 orang lainnya. Yakni, Saut Situmorang, Basaria Panjaitan, dan Alexander Marwata. 

  Riset dan analisis oleh Ovan Zaihnudin
PENDIDIKAN
  • Universitas Hasanuddin
  • Queensland University of Technology, Brisbane
  • University of Sydney
 
KARIR
  • Australian Centre for Climate and Environmental Law (ACCEL) 
  • Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
  • Ahli pendidikan dan pelatihan proyek pengendalian korupsi Indonesia, USAID.
  • Ahli Kurikulum dan pendidikan hukum lingkungan hidup di Mahkamah Agung.
  • Anggota Komite Lingkungan hidup IUCN
  • Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019
SOCIAL MEDIA
@LaodeMSyarif

Kirim ke teman
  • Kirim copy ke email saya

    • Kirim ke



ARSIP BERITA
  • Selasa, 14 November 2017 08:04:00 Menanti keberanian KPK jemput paksa Setya Novanto

    Menanti keberanian KPK jemput paksa Setya Novanto. Wakil pimpinan KPK, Laode M Syarif mengatakan akan mempertimbangkan panggil paksa untuk Setya Novanto jika tidak memenuhi panggilan tim penyidik.

  • Senin, 16 Oktober 2017 19:55:56 KPK dan Jaksa Agung dukung opsi dua soal mekanisme kerja Densus Tipikor

    KPK dan Jaksa Agung dukung opsi dua soal mekanisme kerja Densus Tipikor. Dia berharap, dengan sinerginya Densus Tipikor dengan Satgas Khusus di Kejaksaan dapat mempercepat penanganan perkara korupsi. Hal ini tidak memerlukan UU baru karena telah diatur dalam KUHAP.

  • Jumat, 13 Oktober 2017 12:14:55 Temukan korupsi di bawah Rp 1 M, KPK akan 'bisiki' Densus Tipikor

    Laode juga menjelaskan dengan adanya usulan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mengatakan dengan adanya Densus Tipikor, KPK justru bisa fokus pada kasus-kasus besar. Laode pun mengamini hal tersebut.

  • Jumat, 6 Oktober 2017 15:46:45 Ini alasan Wakil Ketua KPK bertandang ke MA

    Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyambangi Mahkamah Agung. Kedatangannya bersama jajaran petinggi KPK terkait penyelesaian nota kesepahaman antara MA dengan BPKP dan pembelajaran untuk mengetahui kinerja peradilan.

  • Kamis, 5 Oktober 2017 19:47:00 Laode minta audit BPK atas permintaan Pansus tak dinilai negatif

    Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif enggan mengomentari pembentukan tim pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas permintaan Pansus hak angket DPR. Dia optimis BPK profesional dalam melakukan audit.

  • Jumat, 29 September 2017 19:02:19 KPK kecewa hakim menangkan praperadilan Setya Novanto

    KPK kecewa hakim menangkan praperadilan Setya Novanto. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto. Dengan dikabulkannya gugatan tersebut, maka status tersangkanya dalam kasus e-KTP batal.

  • Rabu, 27 September 2017 14:02:31 Usai jadi tersangka, Bupati Kutai Kertanegara dicegah ke luar negeri

    Dia mengatakan permintaan KPK terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Rita. Agung juga mengatakan pencegahan Rita berlaku selama enam bulan ke depan.

  • Rabu, 27 September 2017 06:10:58 Pimpinan KPK tegaskan OTT tak pernah dilakukan saat pemberian pertama

    Pimpinan KPK tegaskan OTT tak pernah dilakukan saat pemberian pertama. Lebih lanjut, kata dia, OTT dilakukan setelah motif dan modus yang dilakukan tersangka sudah jelas dalam pemberian sebelumnya.

  • Rabu, 27 September 2017 07:04:06 KPK keluhkan RDP dengan DPR selalu permasalahkan penyadapan

    Mengenai penghapusan Standar Operasional Prosedur Penyadapan (SOP), Laode menjelaskan ada landasan hukumnya dan pihaknya akan tetap melaksanakan hal tersebut. Dan jelas di UU KPK diberi kewenangan melakukan penyadapan.

  • Rabu, 27 September 2017 06:44:00 Fakta menarik bapak dan anak kepala daerah ini menjadi tersangka di KPK

    Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari menjadi kepala daerah terakhir yang menjadi tersangka di KPK. Akhir pekan lalu, Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi juga menjadi tersangka dalam kasus suap perizinan kawasan. Ada fakta menarik terkait status tersangka keduanya.