PROFIL BERDASARKAN ABJAD
INDONESIA
Mohammad Mahfud

Foto:

Mohammad Mahfud


Nama Lengkap : Mohammad Mahfud

Alias : Mahfud MD | Mahfud

Profesi : Tokoh Hukum

Agama : Islam

Tempat Lahir : Sampang, Madura, Jawa Timur

Tanggal Lahir : Senin, 13 Mei 1957

Zodiac : Taurus

Hobby : Membaca

Warga Negara : Indonesia


No Relation
BIOGRAFI

Mahfud MD memulai karier sebagai dosen di almamaternya, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, pada tahun 1984 dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pada 1986-1988, Mahfud dipercaya memangku jabatan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara FH UII, dan berlanjut dilantik menjadi Pembantu Dekan II Fakultas Hukum UII dari 1988 hingga 1990.
Pada tahun 1993, gelar Doktor telah diraihnya dari Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Berikutnya, jabatan sebagai Direktur Karyasiswa UII dijalani dari 1991 sampai dengan 1993. Pada 1994, UII memilihnya sebagai Pembantu Rektor I untuk masa jabatan 1994-1998. Di tahun 1997-1999, Mahfud tercatat sebagai Anggota Panelis Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Mahfud sempat juga menjabat sebagai Direktur Pascasarjana UII pada 1998-2001.

Dalam rentang waktu yang sama yakni 1998-1999 Mahfud juga menjabat sebagai Asesor pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Puncaknya, Mahfud MD dikukuhkan sebagai Guru Besar atau Profesor bidang Politik Hukum pada tahun 2000, dalam usia masih relatif muda yakni 40 tahun.

Mahfud tercatat sebagai dosen tetap Fakultas Hukum UII pertama yang meraih derajat Doktor pada tahun 1993. Dia meloncat mendahului bekas dosen dan senior-seniornya di UII, bahkan tidak sedikit dari bekas dosen dan senior-seniornya yang kemudian menjadi mahasiswa atau dibimbingnya dalam menempuh pendidikan pascasarjana.

Karier Mahfud kian cemerlang, tidak saja dalam lingkup akademik tetapi masuk ke jajaran birokrasi eksekutif di level pusat ketika di tahun 1999-2000 didaulat menjadi Pelaksana Tugas Staf Ahli Menteri Negara Urusan HAM (Eselon I B). Berikutnya pada tahun 2000 diangkat pada jabatan Eselon I A sebagai Deputi Menteri Negara Urusan HAM, yang membidangi produk legislasi urusan HAM.

Belum cukup sampai di situ, kariernya terus menanjak pada 2000-2001 saat mantan aktivis HMI ini dikukuhkan sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Sebelumnya, Mahfud ditawari jabatan Jaksa Agung oleh Presiden Abdurrahman Wahid tetapi menolak karena merasa tidak memiliki kemampuan teknis.

Selain menjadi Menteri Pertahanan, Mahfud sempat pula merangkap sebagai Menteri Kehakiman dan HAM setelah Yusril Ihza Mahendra diberhentikan sebagai Menteri Kehakiman dan HAM oleh Presiden Gus Dur pada 8 Februari 2001. Meski diakui, Mahfud tidak pernah efektif menjadi Menteri Kehakiman karena diangkat pada 20 Juli 2001 dan Senin, 23 Juli, Gus Dur lengser. Sejak itu Mahfud menjadi Menteri Kehakiman dan HAM demisioner.

Mahfud MD terpilih menggantikan hakim Konstitusi Achmad Roestandi yang memasuki masa purna tugas. Selanjutnya, pada pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang berlangsung terbuka di ruang sidang pleno Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 19 Agustus 2008, Mahfud MD terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2011 menggantikan ketua sebelumnya, Jimly Asshiddiqie.

Mahfud MD batal mengikuti konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Menurutnya dia belum mendapat kejelasan mengenai hak dan kewajiban peserta konvensi dan Partai Demokrat. Selain itu dia mendapat banyak saran dari tokoh agama, masyarakat dan komunitas yang dipimpinnya agar tidak mengikuti konvensi.

Last update 1 September 2013 pukul 18:47
Riset dan Analisa Oleh Kahar Muzakkir

PENDIDIKAN
  • Madrasah Ibtida'iyah di Pondok Pesantren al Mardhiyyah, Waru, Pamekasan, Madura.
  • SD Negeri Waru Pamekasan, Madura.
  • Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), SLTP. 4 Tahun, Pamekasan Madura
  • Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), SLTA 3 Tahun, Yogyakarta.
  • S1 Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.
  • S1 Fakultas Sastra dan Kebudayaan (Sasdaya) Jurusan Sastra Arab, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
  • Program Pasca Sarjana S2, Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
  • Program Doktoral S3, Ilmu Hukum Tata Negara, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
KARIR
  • Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi RI.
  • Staf pengajar dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1984.
  • Menteri Pertahanan RI (2000-2001)
  • Menteri Kehakiman dan HAM (2001)
  • Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (2002-2005)
  • Rektor Universitas Islam Kadiri (2003-2006)
  • Anggota DPR-RI, duduk Komisi III (2004-2006)
  • Anggota DPR-RI, duduk Komisi I (2006-2007)
  • Anggota DPR-RI, duduk di Komisi III (2007-2008)
  • Wakil Ketua Badan Legislatif DPR-RI (2007-2008)
  • Anggota Tim Konsultan Ahli Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum-HAM Republik Indonesia.
  • Aktif mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII), UGM, UNS, UI, Unsoed, dan lebih dari 10 Universitas lainnya pada program Pasca Sarjana S2 & S3. Mata kuliah yang diajarkan adalah Politik Hukum, Hukum Tata Negara, Negara Hukum dan Demokrasi serta pembimbing penulisan tesis dan desertasi.
SOCIAL MEDIA
http://www.mahfudmd.com

Kirim ke teman
  • Kirim copy ke email saya

    • Kirim ke



ARSIP BERITA
  • Kamis, 16 November 2017 17:57:13 Mahfud MD: Negara ini seakan-akan diakali seorang bernama Novanto

    Kondisi saat ini menggambarkan seolah Novanto orang paling berkuasa. Saat ini Novanto tak bisa berkilah lagi dari penegakan hukum. Pilihan ada pada Novanto. Menunggu ditangkap polisi atau menyerahkan diri.

  • Kamis, 16 November 2017 16:26:26 Setelah reformasi, Mahfud sebut Setya Novanto ketua DPR terburuk

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai Setya Novanto merupakan ketua DPR terburuk dari awal reformasi sampai saat ini. Sejumlah kasus pernah membelit politikus Partai Golkar itu.

  • Rabu, 15 November 2017 14:16:29 Jokowi minta Setnov ikuti aturan UU soal pemeriksaan di KPK

    Presiden Joko Widodo menyerahkan sepenuhnya semua persoalan hukum pada peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini terkait pemanggilan Ketua DPR Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus e-KTP.

  • Rabu, 15 November 2017 14:16:29 Jokowi minta Setnov ikuti aturan UU soal pemeriksaan di KPK

    Presiden Joko Widodo menyerahkan sepenuhnya semua persoalan hukum pada peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini terkait pemanggilan Ketua DPR Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus e-KTP.

  • Selasa, 7 November 2017 20:48:35 Mahfud MD sebut KPK tak perlu izin presiden untuk panggil Novanto

    Mahfud MD sebut KPK tak perlu izin presiden untuk panggil Novanto. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan sejak satu jam Novanto memenangkan praperadilan sudah mengeluarkan pernyataan bahwa bisa ditersangkakan lagi. Bahwa sudah cukup dua alat bukti untuk menjadikan Novanto sebagai tersangka.

  • Minggu, 5 November 2017 12:22:45 Alasan PSI libatkan Mahfud MD hingga Mari Elka Pangestu uji caleg mereka

    Dilibatkannya tokoh-tokoh tersebut karena PSI juga ingin menjaga transparansi dan independensi dalam memilih calon legislatif.

  • Minggu, 5 November 2017 11:42:18 PSI uji 190 orang bakal caleg, tim juri ada Mahfud MD hingga Mari Elka

    Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyelenggarakan uji calon legislatif yang diusung dalam pemilu legislatif (Pileg) tahun 2019 mendatang. Proses seleksi itu dilakukan oleh beberapa juri di luar anggota PSI di antaranya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.

  • Minggu, 5 November 2017 13:15:00 Mahfud MD puji model seleksi caleg PSI, lebih obyektif

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memuji proses seleksi bakal calon anggota legislatif (caleg) yang digelar Partai Solidaritas Indonesia. Mahfud yang menjadi salah satu juri menyebut, model ini bisa menjadi contoh ke depan untuk seleksi caleg terbuka untuk semua orang dari berbagai bidang.

  • Minggu, 5 November 2017 19:30:00 Mahfud MD: Pelaporan meme Setya Novanto pengalihan isu kasus e-KTP

    Mahfud menilai, pelaporan puluhan akun media sosial penyebar meme ke Bareskrim adalah pengalihan isu kasus e-KTP.

  • Jumat, 3 November 2017 21:05:00 Mahfud MD minta usulan revisi UU Ormas tak perlu didramatisir

    Mahfud MD minta usulan revisi UU Ormas tak perlu didramatisir. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengambil contoh revisi UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota hasil dari perubahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014. UU tersebut, kata Mahfud, ditetapkan pada 12 Februari lalu direvisi pada 16 Maret 2015.