Mohammad Mahfud

Mohammad Mahfud

ARSIP BERITA
  • Angket KPK cacat hukum, ini penjelasan Mahfud MD. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menggelar pertemuan dengan pakar hukum tata negara Mahfud MD dan Yuliandri. Pertemuan ini guna membahas dasar hukum penggunaan hak angket kepada KPK yang dilakukan oleh DPR.

  • Menurut Menteri Pertahanan era Presiden KH Abdurrahman Wahid ini, orang yang sok meneror atas nama agama lalu bunuh diri agar masuk surga itu adalah mereka yang tidak mengerti agama.

  • Oleh sebab itu, Mahfud menilai pendukung Amien Rais tak perlu meradang karena belum tentu setiap nama yang disebutkan oleh KPK belum tentu bersalah.

  • Anggota Dewan Pengarah UKP-PIP Mahfud MD menjelaskan, rapat perdana tersebut belum membahas masalah substansial. Namun, dia menjelaskan, Unit Kerja ini dibentuk untuk menguatkan kesadaran Pancasila yang tengah tergerus bahkan telah digerogoti.

  • Mahfud MD: HTI secara nyata ingin mengubah ideologi bangsa ini. Negara Indonesia, terang Mahfud, sudah punya kesepakatan dasar yaitu Pancasila. HTI diduga ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

  • Mahfud MD: HTI secara nyata ingin mengubah ideologi bangsa ini. Negara Indonesia, terang Mahfud, sudah punya kesepakatan dasar yaitu Pancasila. HTI diduga ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

  • Menurut dia, aspirasi di era demokrasi saat ini adalah hal lumrah, bahkan bisa datang dari mana saja dan ke siapa saja. Termasuk surat kiai-kiai sepuh yang intinya menginginkan satu calon gubernur dari NU.

  • Rabu, 3 Mei 2017 07:35:00 Polemik hak angket KPK

    Polemik hak angket KPK. Kini DPR tengah menggulirkan hak angket untuk menyelidiki sejumlah persoalan yang ada di KPK. DPR menduga, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh KPK selama berdiri tahun 2002 lalu.

  • Mahfud MD: Hak angket KPK tidak ada kaitan dengan pemakzulan Jokowi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menjelaskan hak angket KPK yang digulirkan DPR tak ada kaitannya pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

  • Contoh kasus Rini Soemarno, Mahfud MD bilang angket KPK buang waktu. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyebut, pembentukan panitia hak angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR RI hanya buang-buang waktu. Terlebih, hak angket digulirkan DPR untuk lembaga nonparlementer.