Mukhamad Misbakhun

Mukhamad Misbakhun

ARSIP BERITA
  • "Saya baca file-nya, mereka sangat tidak setuju dengan pembentukan OJK."

  • Demi mendongkrak penerimaan negara dari sektor perpajakan, Misbakhun mengusulkan agar ada pembukaan rahasia perbankan. Hal ini juga sudah diterapkan di negara lain. Pembukaan rahasia perbankan akan mendorong pemilik aset untuk taat pajak.

  • Menurutnya, penerimaan negara dari sektor penyiaran dan frekuensi masih kurang signifikan. Karenanya, revisi UU Penyiaran mesti membuka ruang bagi negara menambah pemasukan. "Kita ingin penguatan dari sisi penerimaan negara ini. Sebab, Saya melihat kecenderungannya makin menurun penerimaan dari sana," jelasnya.

  • Masalah banjir di Pasuruan harus dirasa bisa diatasi secara komprehensif dari hulu sampai dengan hilir. Adapun penyelesaiannya melalui politik anggaran. Sebab, selama ini semua sungai besar dan kawasan hutan tidak berada dalam wewenang Pemerintah Kabupaten.

  • Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menilai, investasi langsung Saudi Arabia di Indonesia masih sangat minim. Misbakhun berharap dengan kedatangan kunjungan kenegaraan Raja Salman ke Indonesia akan meningkatkan investasi langsung Saudi Arabia di Indonesia.

  • Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memuji Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang memaparkan presentasinya secara mendalam dan jelas mengenai evaluasi pelaksanaan Undang Undang No 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) dan peraturan turunannya.

  • Menurut Misbakhun, penyaluran KUR menunjukkan keberpihakan pemerintah pada perekonomian rakyat. Yakni menguatkan penetrasi KUR untuk mengatasi kesenjangan. Misbakhun menyebut, dulu bank-bank nasional bahkan pernah menerima dana talangan (baliout) melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

  • DPR: Jangan sampai pajak progresif tanah jadi bahan menyerang Jokowi. Dikhawatirkan, tanpa perencanaan matang, kebijakan ini bisa menjadi bahan menyerang Presiden Jokowi. Seperti saat kebijakan menaikkan tarif STNK melalui Perpres. Ini bisa mengganggu stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri.

  • DPR: Pembiayaan di luar APBN selamatkan rencana pembangunan Jokowi. Bappenas akan menggenjot Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA) dengan memanfaatkan sumber pembiayaan jangka panjang. Misal dari dana pensiun dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.

  • DPR: Pembiayaan di luar APBN selamatkan rencana pembangunan Jokowi. Bappenas akan menggenjot Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA) dengan memanfaatkan sumber pembiayaan jangka panjang. Misal dari dana pensiun dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.