PROFIL BERDASARKAN ABJAD
INDONESIA
Partai Keadilan Sejahtera

Foto:

Partai Keadilan Sejahtera


Nama Lengkap : Partai Keadilan Sejahtera

Alias : PKS

Profesi : Partai Politik

Tanggal Lahir : Sabtu, 20 April 2002

Zodiac : Aries

Warga Negara : Jakarta


No Relation
BIOGRAFI

Partai Keadilan Sejahtera atau yang lebih dikenal dengan PKS merupakan salah satu partai politik di Indonesia. Partai politik ini pertama kali dibentuk pada tanggal 20 April 2002 yang bermula dari sebuah gerakan dakwah yang ada di kampus. Gerakan ini dimulai dengan berdirinya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) sejak tahun 1967 yang dipelopori oleh Muhammad Natsir. Pada era Orde Baru tahun 1985, banyak tokoh Islam yang tidak setuju dengan asas Pancasila yang harus diterapkan pada seluruh organisasi massa kala itu. Di saat itulah muncullah Jamaah Tarbiyah yang telah merambah ke kampus-kampus. Selanjutnya didirikanlah Lembaga Dakwah Kampus yang dibentuk olah para anggota dari Jamaah Tarbitah. Organisasi inilah kemudian membentuk unit-unit kegiatan mahasiswa. Selanjutnya pada tahun 1986 terbentuklah Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) seiring dengan anggapan bahwa Lembaga Dakwah Kampus terkait dengan kelompok Islam radikal seperti Darul Islam.

Kemudian saat mengadakan pertemuan FSLDK yang diselenggarakan di Malang pada tahun 1998, tercetuslah sebuah deklarasi yang kemudian disebut sebagai deklarasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Organisasi ini muncul dengan mengusung melawan reformasi dan rezim Soeharto yang dipimpin oleh Fahri Hamzah. KAMMI kemudian berubah menjadi sebuah partai Islam sejalan dengan lengsernya kekuasaan Soeharto pada 21 Mei 1998. Para tokoh KAMMI pun mulai mendirikan sebuah partai yang bernama Partai Keadilan (PK). Kendati lahirnya PK erat kaitannya dengan KAMMI, namun keduanya tidak memiliki hubungan secara formal. Partai Keadilan kemudian secara resmi dideklarasikan pada tanggal 20 Juli 1998 di  Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Pendeklarasian ini bersamaan dengan pengangkatan Nurmahmudi Ismail sebagai presiden PK yang pertama. Debut PK dalam pemilihan umum (Pemilu) dilakukan pada Pemilu tahun 1999 dengan perolehan suara sebesar 1,36%. Namun PK tidak mampu memenuhi ambang batas parlemen sebesar 2% yang mengharuskan PK untuk berganti nama. Selanjutnya PK berganti menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dipakai secara resmi sejak tanggal 2 Juli 2003. PKS kemudian ikut serta dalam Pemilu 2004 dengan mendapatkan suara sebanyak 7,34%. Dengan ini, PKS menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebanyak 45.

PKS juga berkembang dengan menaungi beberapa organisasi seperti Garda Keadilan, Gema Keadilan, Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia (KAPMI), Yayasan Pemuda dan Pelajar Asia Pasifik (YPPAP), Gugus Tugas Dakwah Sekolah (GTDS) serta beberapa kelompok publik yang bergabung secara formal maupun tidak formal seperti  Serikat Pekerja Keadilan (SPK)[12] Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI),[12] Central for Indonesian Reform (CIR), Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM), Institute for Economics Studies (INFES), Institute of Students and Youth for Democracy (INSYD) dan Yayasan Pengembangan Sumber Daya Pemuda (CYFIS). Dalam sistem perekrutan kader, PKS menerapkan dua pola utama yakni pola rekrutmen individual (al-da'wah al-fardhiyyah) serta pinstitusional (al-da'wah al'amma). Dalam pola pertama, calon kader akan didekati secara personal dan kemudian diajak berpartisipasi dalam berbagai forum yang diadakan PKS seperti usrah (keluarga), halaqah (kelompok studi), liqa (pertemuan mingguan), rihlah (rekreasi), mukhayyam (perkemahan), daurah (pelatihan intelektual) dan nadwah (seminar). Pola perekrutan seperti ini biasanya dilakukan oleh gerakan Islam yang ada di Mesir. Sedangkan dalam pola kedua, PKS akan bergabung dengan beberapa organisasi untuk menarik para calon kader untuk bergabung dengan partai. Sebagai anggota PKS diwajibkan untuk mengucapkan baiat secara lengkap dengan membaca dua kalimat syahadat.

Anggota PKS tercatat tidak hanya dari Indonesia saja, melainkan juga datang dari negara Timur Tengah lainnya, seperti Mesir dan Palestina dengan kader total sebanyak 7,000 orang yang tersebar di 22 negara di dunia. Pada Pemilu 2009 lalu PKS telah berhasil meraup suara sebesar 8,204,946 atau sekitar 7,88%. Saat ini PKS dipimpin oleh Anis Matta.

Riset dan analisa oleh Tryning Rahayu Setya W.

SOCIAL MEDIA
No Sosmed

Kirim ke teman
  • Kirim copy ke email saya

    • Kirim ke



ARSIP BERITA
  • Kamis, 30 Maret 2017 12:35:19 PKS: Tanpa agama, politik kehilangan basis moralitas

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat agar bisa memisahkan agama dengan politik menuai reaksi banyak pihak. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai, urusan agama dan politik tidak bisa dipisahkan dan saling menguatkan.

  • Jumat, 24 Maret 2017 20:00:00 Deddy Mizwar berpeluang besar diusung PKS di Pilgub Jabar 2018

    Menurutnya, PKS sejauh ini masih menggodok nama dari internal partai. Paling tidak ada empat nama yang disiapkan sebagai calon untuk senjata pada Pilgub Jabar mendatang. "Dari internal yang sedang digodok oleh DPP, seperti Netty Heryawan, Tate Qomarudin. Haris Yuliana dan Ahmad Ruhiyat," terangnya.

  • Senin, 20 Maret 2017 23:37:55 Ridwan Kamil sampai istri Aher masuk radar PKS untuk Pilgub Jabar

    Ridwan Kamil sampai istri Aher masuk radar PKS untuk Pilgub Jabar. PKS telah menjaring 12 nama calon potensial dari hasil pemilihan raya yang dilakukan 2 bulan lalu. Dari 12 nama itu, 8 nama merupakan kader PKS dan 4 lainnya berasal dari eksternal.

  • Selasa, 14 Maret 2017 11:10:18 PKS soal angket e-KTP Fahri: Agak politis bisa berujung impeachment

    Di internal PKS, nama-nama kader yang terseret korupsi e-KTP telah dimintai keterangan. Sebut saja, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini hingga Tamsil Lindrung. Dia menyebut Jazuli telah membantah menerima aliran fee 'pemulus' proyek e-KTP sebesar USD 37 ribu.

  • Rabu, 8 Maret 2017 17:28:48 PKS dukung usut tuntas kasus e-KTP, termasuk jika kadernya terlibat

    PKS dukung usut tuntas kasus e-KTP, termasuk jika kadernya terlibat. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menegaskan, partainya mendorong penegakan hukum di Indonesia. Termasuk kasus e-KTP yang dianggap merugikan masyarakat dan disebut banyak melibatkan anggota Komisi II DPR, termasuk politisi PKS.

  • Rabu, 8 Maret 2017 16:53:21 PKS jaring lima nama calon untuk Pilgub Jabar, ada Ridwan Kamil?

    Ketika disinggung nama Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dia menuturkan dalam pemira yang dilakukan pihaknya nama itu sempat terjaring.

  • Selasa, 7 Maret 2017 15:49:41 Di Rakornas PKS, Hidayat Nur Wahid singgung soal arah koalisi

    Di Rakornas PKS, Hidayat Nur Wahid singgung soal arah koalisi. Hidayat juga meminta PKS terbuka dengan organisasi lain seperti Muhammadiyah, NU bahkan dengan non Islam pun terjalin sangat baik.

  • Selasa, 7 Maret 2017 19:02:43 Presiden PKS: Indonesia berada di simpang jalan

    Presiden PKS: Indonesia berada di simpang jalan. Dikatakan, dari laporan bank dunia bahwa negara yang kurun 28 tahun ada di lower middle country maka bisa dikatakan sebagai negara gagal. Oleh karenanya perlu semangat untuk bangkit apakah akan menjadi negara maju atau gagal.

  • Selasa, 7 Maret 2017 22:17:13 Presiden PKS: Dakwah bukan kerja tahunan tapi sepanjang waktu

    Presiden PKS: Dakwah bukan kerja tahunan tapi sepanjang waktu. Berdakwah, kata dia, bukan sekadar kerja yang dilihat publik dan diterima. Tetapi kerja yang terkait dengan Allah.

  • Selasa, 21 Februari 2017 19:30:00 PKS soal banjir Jakarta: Kita tidak bisa menyalahkan siapa pun

    Banjir melanda sejumlah wilayah di Jakarta. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengimbau kepada semua lapisan masyarakat untuk tidak menyalahkan siapa pun terhadap banjir di Jakarta. "Tentu kita tidak bisa menyalahkan siapa pun. Banjir ini adalah musibah dan harus kita terima," kata Sohibul.