Tjahjo Kumolo

Tjahjo Kumolo

ARSIP BERITA
  • Mendagri: Tiga tahun ini banyak praja IPDN dipecat, turun pangkat. Mendagri menegaskan, tidak ada ampun untuk praja IPDN yang melakukan pelanggaran aturan. Mulai dari narkoba hingga perkelahian, pasti akan ditindak. Dia menyebut sudah banyak praja yang diberhentikan alias dipecat karena indisipliner & melanggar aturan.

  • Kepala daerah korupsi, Mendagri minta salahkan orang bukan sistem. Mendagri menolak jika disebut tidak ada ketegasan untuk mencegah korupsi di institusi negara atau daerah. Dia menekankan masyarakat agar tidak menyalahkan institusi melainkan pejabat yang melakukan korupsi.

  • Bertepuk sebelah tangan keinginan jadikan JK ketua timses Jokowi. Jika Jokowi benar-benar kembali maju sebagai capres, JK harus memastikan roda pemerintahan berjalan maksimal. Dengan tensi politik tinggi, Jokowi harus fokus pada pertarungan. Jika JK menjadi bagian dari timses, maka roda pemerintahan bisa berantak.

  • Politisi PDI Perjuangan ini menekankan agar fungsi pengawasan dari inspektorat daerah diperkuat. Sehingga kasus seperti ini tidak akan terulang lagi. Terlebih menyangkut perencanaan anggaran, retribusi, pajak, dana hibah, dana bansos serta menyangkut barang dan jasa.

  • Yusril juga mempertanyakan majelis hakim yang mengizinkan pemutaran video tersebut. Sebab dia menilai, tidak ada relevansi antara Perppu pembubaran ormas dengan video tersebut.

  • Dia menjelaskan, kasus OTT kali ini menjadi refleksi diri bagi politisi PDI Perjuangan ini. Sehingga, Tjahjo mengungkapkan, bisa lebih mawas diri.

  • Tak puas dana parpol naik 10 kali lipat, DPR usul ada dana bantuan rutin wajib. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan, DPR kembali mengusulkan adanya bantuan untuk partai politik (parpol) di luar skema yang telah disetujui pemerintah yakni Rp 1.000 per suara. Polanya adalah bantuan rutin wajib.

  • "Mungkin Pak JK tidak maju lagi, mungkin beliau akan siap menjadi ketua timsesnya misalnya begitu. Kalau saya pribadi kalau bisa Pak JK ketua timses nya. saya pribadi loh ya," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/8).

  • Mendagri akui kenaikan dana parpol tak jamin hentikan korupsi. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui kenaikan dana tak menjamin menghentikan korupsi dalam tubuh partai politik. Perilaku korup bergantung pada masing-masing individu.

  • Menkeu surati Mendagri, dana parpol naik jadi Rp 1.000 per suara sah. Wacana untuk menaikkan dana partai, berdasarkan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah hanya menyetujui alokasi anggaran partai lebih kecil dari kajian KPK sebesar Rp 1.071 per suara sah.