PROFIL BERDASARKAN ABJAD
INDONESIA
Yusril Ihza Mahendra

Foto:

Yusril Ihza Mahendra


Nama Lengkap : Yusril Ihza Mahendra

Alias : No Alias

Profesi : Politisi

Agama : Islam

Tempat Lahir : Lalang, Manggar, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia

Tanggal Lahir : Minggu, 5 Februari 1956

Zodiac : Aquarius

Warga Negara : Indonesia


Saudara : Yusron Ihza Mahendra
Istri : Kessy Sukaesih, Rika Tolentino Kato
BIOGRAFI

Yusril Izha Mahendra adalah Ketua Umum Partai Bulan Bintang  sejak 1998 hingga 2005, karier politik Yusril Ihza Mahendra tersebut dimulai dari keaktifannya di dunia pendidikan dan juga organisasi. Setelah lulus SMA Yusril melanjutkan kuliah ke Universitas Indonesia mengambil ilmu filsafat fakultas sastra dan juga Hukum Tata Negara.

Setelah pendidikannya di UI diselesaikan, Yusril Izha Mahendra melanjutkan S-2 ke University of the Punjab (India) untuk mengambil gelar master kemudian melanjutkan lagi S-3 mengambil spesialisasi Perbandingan Politik Masyarakat-Masyarakat Muslim di University Sains Malaysia dengan bidang University Sains Malaysia dan berhasil mendapat gelar Doctor of Philosophy dalam Ilmu Politik.

Dalam dunia pendidikan Yusril Izha Mahendra juga dikenal sebagai seorang pengajar di beberapa universitas seperti Staf pengajar di fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Staf pengajar di Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman pada tahun 1983, staf pengajar di Program Pascasarjana UI dan juga Fakultas Hukum UI. Yusril Ihza Mahendra juga diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Indonesia dan mengajar Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum pada program pascasarjana.

Dunia organisasi memang bukan sesuatu yang asing baginya, sejak masih sekolah di SMP Yusril Izha Mahendra sudah menjadi Ketua OSIS begitu juga saat dia SMA selain di KAPPI tingkat Rayon. Saat kuliah di UI Yusril juga terpilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) UI dan bergabung ke Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia (BKPMI) ketika kuliah. Yusril juga pernah menjadi anggota organisasi yang berafiliasi kepada Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) yang bernama Pemuda Muslimin. Lebih jauh lagi Yusril Izha Mahendra pernah menjadi pengurus Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Yusril ikut dalam kepanitiaan Konferensi internasional seperti Sidang AALCO, Konferensi Internasional tentang Tsunami dan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika. Bukan hanya dalam negeri Yusril Ihza Mahendra juga aktif di organisasi Internasional seperti di Regional Islamic Da’wah Council of Southeast Asia and the Pasific bermarkas di Kuala Lumpur dan diketuai oleh Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj (Mantan Perdana Menteri Malaysia).

Bahkan Yusril Ihza Mahendra pernah menjabat Vice President dan President Asian-African Legal Consultative Organization, bermarkas di New Delhi. Selain itu Yusril Ihza Mahendra merupakan anggota dan Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam berbagai perundingan internasional termasuk sidang ASEAN, Organisasi Konferensi Islam dan APEC, termasuk menjadi wakil Indoensia untuk berbicara dan berpidato dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komisi Hak Asasi Manusia PBB (United Nations) di Jenewa.  Dan juga ikut menyusun Konvensi PBB serta menandatanganinya atas nama Pemerintah Republik Indonesia seperti UN Convention on Transnational Organized Crime di Palermo, Italia, dan UN Convention Against Corruption di Markas PBB New York.

Pada Pemilihan Presiden di arena Sidang Umum MPR RI Oktober 1999 Yusril yang ketika itu Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) mendapatkan 232 suara, Abdurrahman Wahid yang saat itu menjadi Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh 185 suara dan Megawati Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati meraih 305 suara. Atas kesepakatan pentolan Poros Tengah, Amien Rais (PAN), Akbar Tandjung (Partai Golkar), Hamzah Haz (PPP), Matori Abdul Djalil (PKB), dan juga Yusril (PBB), akhirnya Yusril sepakat mengundurkan diri dari arena pemilihan presiden. Selanjutnya, Poros Tengah memberikan dukungan penuh kepada Gus Dur.

Dalam Pemerintahan, Yusril Ihza Mahendra pernah menjabat menteri di 3 kabinet, dalam Kabinet Pemerintahan Indonesia 21 Oktober 2004 – 9 Mei 2007 dengan Presiden Abdurrahman Wahid dipercaya menempati posisi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, Yusril menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kabinet Gotong Royong 23 Oktober 1999 – 7 Februari 2001.  Kemudian pada masa Kabinet Indonesia Bersatu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  9 Agustus 2001 – 21 Oktober 2004 menjadi Menteri Sekretaris Negara  hingga akhirnya saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Yusril Ihza Mahendra digantikan Hatta Rajasa.

Untuk pemilihan umum calon presiden RI 2014 mendatang, PBB usung Yusril sebagai kandidat calon presiden.

Riset dan analisa oleh Eko Setiawan

Last update: 28/11/2013

PENDIDIKAN
  • Filsafat Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Tahun 1982
  • Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia, Tahun 1983
  • Social Science (Master), University of the Punjab, Tahun 1984
  • Politic Science (Doctor), University Sains Malaysia 1993
KARIR
  • Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 26 Agustus 2000-7 Februari 2001
  • Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kabinet Gotong Royong, Agustus 2001-2004
  • Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Bersatu, 20 Oktober 2004-2007
  • Staf pengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Depkeh (1983, serta Program Pascasarjana UI dan UMJ
SOCIAL MEDIA
twitter.com/#!/yusrilihza_mhd
http://yusril.ihzamahendra.com/
mahendra-ihza-yusril.blogspot.com

Kirim ke teman
  • Kirim copy ke email saya

    • Kirim ke



ARSIP BERITA
  • Rabu, 21 Juni 2017 22:50:00 Wacana rencana anggaran KPK dan Polri dibekukan DPR, ini kata Yusril

    Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra angkat suara terkait usul anggota Pansus angket KPK Mukhamad Misbakhun agar Badan Anggaran (Banggar) DPR tidak membahas anggaran untuk lembaga Polri dan KPK dalam pembahasan RAPBN 2018.

  • Rabu, 21 Juni 2017 21:26:54 Wiranto tolak rekonsiliasi dengan GNPF-MUI, ini pendapat Yusril

    Wiranto tolak rekonsiliasi dengan GNPF-MUI, ini pendapat Yusril. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, upaya rekonsiliasi bukan langkah tepat untuk memediasi GNPF-MUI dengan pemerintah.

  • Rabu, 21 Juni 2017 21:04:16 Yusril tawarkan tiga formula rekonsiliasi Rizieq dengan pemerintah

    Yusril mengatakan tiga formula tersebut adalah penerbitan SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan, deponering atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dan abolisi atau penghapusan tuntutan pidana dari kepala negara.

  • Kamis, 22 Juni 2017 07:28:00 Strategi Yusril damaikan Rizieq dengan pemerintah

    Yusril mengaku telah menawarkan tiga formula perdamaian kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo. Tiga formula tersebut adalah penerbitan SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan, deponering atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dan abolisi atau penghapusan tuntutan pidana dari kepala negara.

  • Rabu, 21 Juni 2017 21:26:54 Wiranto tolak rekonsiliasi dengan GNPF-MUI, ini pendapat Yusril

    Wiranto tolak rekonsiliasi dengan GNPF-MUI, ini pendapat Yusril. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, upaya rekonsiliasi bukan langkah tepat untuk memediasi GNPF-MUI dengan pemerintah.

  • Rabu, 24 Mei 2017 20:02:39 Yusril jadi saksi ahli gugatan pelantik OSO jadi Ketua DPD di PTUN

    Yusril jadi saksi ahli gugatan pelantik OSO jadi Ketua DPD di PTUN. Yusril menambahkan, pengambilan sumpah atau pelantikan pimpinan negara oleh MA tersebut bukan tindakan administrasi dan bukan tindakan yudistisial. Melainkan, kata dia, hanya sebatas tindakan seremonial ketatanegaraan.

  • Selasa, 23 Mei 2017 17:19:42 Yusril sebut HTI harusnya dijaga dan dilindungi pemerintah

    Yusril sebut HTI harusnya dijaga dan dilindungi pemerintah. Yusril Ihza Mahendra ditunjuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi kuasa hukum untuk membela jika ada acara di daerah dilakukan pelarangan. Menurut Yusril, pelarangan boleh dilakukan jika suda ada surat dari pemerintah.

  • Selasa, 23 Mei 2017 16:50:02 Gandeng Yusril, HTI siapkan 1.000 pengacara lawan pembubaran

    Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyiapkan 1.000 pengacara dari berbagai daerah untuk menghadapi pemerintah jika pembubaran organisasi itu diproses di pengadilan. Salah satu pengacara yang terlibat dan menjadi koordinator tim pembela adalah pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.

  • Selasa, 23 Mei 2017 19:56:09 Yusril ajak pemerintah dialog terbuka soal pembubaran Hizbut Tahrir

    Menurut Yusril jika suatu ormas melanggar pasal yang telah ditetapkan maka harus adanya langkah persuasif, kemudian langkah administrasi dengan memberikan surat peringatan dan memberhentikan kegiatan sementara dan terakhir jika dibubarkan harus melalui pengadilan.

  • Selasa, 23 Mei 2017 21:25:06 Tjahjo Kumolo sebut legalitas HTI sempat ditolak era Presiden SBY

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan legalitas ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat dibatalkan. Mereka dianggap menyimpang. Untuk itu kini mereka tengah melakukan evaluasi soal perizinan ormas.